Purbaya Yudhi Sadewa Already Understands the Method of Customs Crime, Ready to Clean It Up!

Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa Already Understands the Method of Customs Crime, Ready to Clean It Up! 

Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa said he had discovered several modes that are often used in export violations in export duty (BK) commodities. 

Purbaya said the government would increase supervision of commodity exports subject to export duties in line with the high number of violations found in the last two years. 

"Strict supervision of these modes is key to maintaining the integrity of the commodity export process. "Comprehensive supervision is now the focus of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to close gaps in irregularities," he said in a Working Meeting with Commission XI DPR RI on Monday (8/12/2025). 

According to Purbaya, there are four modes of violations that are most frequently found. 

• First, direct smuggling. 
• Second, administrative error during export notification. 
• The third is disguised as export activities through the inter-island mode. 
• Fourth, mixing legal and illegal goods. 

After discovering these four modes, he emphasized that strict supervision is the key to maintaining the integrity of the commodity export process. 

In the initial stage, Purbaya strengthened customs intelligence and cross-ministerial data exchange to map hot spots for illegal exports, including analysis of trade anomalies. 

Then, at the clearance stage, document checks are tightened with the support of Gamma Ray, X-Ray and sea patrol devices. 

Meanwhile, at the post-clearance stage, an in-depth audit was carried out with the Directorate General of Taxes and the Ministry of Trade. 

According to Purbaya, based on Ministry of Finance data, this increased supervision has had a significant impact on state revenues. 

In 2023, supervision will generate IDR 191.5 billion and increase to IDR 477.9 billion in 2024. 

Until November 2025, the figure has reached IDR 496.7 billion, the majority of which comes from the issuance of correction notes. 

This trend reflects increasing exporter compliance as well as the effectiveness of administrative supervision. 

On the other hand, the number of cases of export enforcement has also increased sharply. 

For the general export category, DJBC recorded 50 cases in 2023, decreasing to 44 cases in 2024, but increasing drastically to 258 cases throughout 2025. 

The value of the goods subject to action is still high, reaching IDR 326 billion in 2023, IDR 313 billion in 2024, and around IDR 219.8 billion in 2025. 

"Supervision is carried out thoroughly, both physically and administratively, to ensure all provisions are met. Inspections include verification of permits including clean and clear status, as well as fulfillment of levies such as royalties and PPh Article 22," explained Purbaya. 

Purbaya Yudhi Sadewa Sudah Pahami Modus Kejahatan Bea Cukai, Siap Sikat Tuntas! 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah menemukan beberapa modus yang sering digunakan dalam pelanggaran ekspor di komoditas bea keluar (BK).

Purbaya menyebut pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang terkena bea keluar seiring tingginya temuan pelanggaran dalam dua tahun terakhir.

"Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas. Pengawasan menyeluruh kini menjadi fokus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menutup celah penyimpangan," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Menurut Purbaya, terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan.

• Pertama, penyelundupan langsung.
• Kedua, kesalahan administratif saat pemberitahuan ekspor.
• Ketiga penyamaran aktivitas ekspor melalui modus antarpulau.
• Keempat, mencampur barang legal dan ilegal.

Usai penemuan empat modus ini, ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat menjadi kunci menjaga integritas proses ekspor komoditas.

Pada tahap awal, Purbaya memperkuat intelijen kepabeanan dan pertukaran data lintas kementerian untuk memetakan titik rawan ekspor ilegal, termasuk analisis anomali perdagangan.

Lalu, pada tahap clearance, pemeriksaan dokumen diperketat dengan dukungan perangkat Gamma Ray, X-Ray, serta patroli laut.

Sementara di tahap post-clearance, audit mendalam dilakukan bersama Ditjen Pajak dan Kementerian Perdagangan.

Menurut Purbaya, berdasarkan data Kemenkeu, peningkatan pengawasan ini berdampak signifikan pada penerimaan negara.

Pada 2023, pengawasan menghasilkan Rp 191,5 miliar dan melonjak menjadi Rp 477,9 miliar pada 2024.

Hingga November 2025, angkanya telah mencapai Rp 496,7 miliar, mayoritas berasal dari penerbitan nota pembetulan.

Tren tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan eksportir sekaligus efektivitas pengawasan administratif.

Di sisi lain, jumlah kasus penindakan ekspor juga melonjak tajam.

Untuk kategori ekspor umum, DJBC mencatat 50 kasus pada 2023, menurun menjadi 44 kasus pada 2024, namun meningkat drastis menjadi 258 kasus sepanjang 2025.

Nilai barang yang ditindak pun masih tinggi, mencapai Rp 326 miliar pada 2023, Rp 313 miliar pada 2024, dan sekitar Rp 219,8 miliar pada 2025.

“Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik fisik maupun administratif, untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi. Pemeriksaan mencakup verifikasi perizinan termasuk status clean and clear, serta pemenuhan pungutan seperti royalti dan PPh Pasal 22,” jelas Purbaya.